Utang meningkat tajam saat Prabowo menjadi presiden. Bagaimana anda akan bayar?

Uncategorized87 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan memastikan kemampuan pemerintah membayar utang saat ini mencukupi, meski stok utang akan meningkat menjadi 40,14% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025.

Direktur Jenderal Pengelolaan Keuangan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, hal ini disebabkan besaran utang atau rasio utang terhadap PDB masih dalam kisaran proporsional. Kisaran proporsionalnya 38%-40%, ujarnya.

Insya Allah kalau ini tidak dipermasalahkan, kami tidak mampu membayar atau tidak, kata Suminto saat ditemui di kawasan Gedung AA. Maramis di Jakarta pada Kamis (25 April 2024).

Stok utang yang meningkat dari sekitar 38% menjadi di atas 40% ternyata masih jauh di bawah batas aman rasio utang terhadap PDB berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, yaitu 60%. .

Selain itu, lanjut Suminto, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih jauh lebih rendah dibandingkan rasio utang negara lain. Termasuk negara-negara yang potensi ekonominya setara dengan Indonesia.

Ia menyebutkan, misalnya, rasio utang Argentina terhadap PDB mencapai 85%, disusul Brazil 72,87%, Meksiko 49,4%, Afrika Selatan 72,2%, Jepang 264%, Amerika Serikat 129%, Inggris 97,6%, Malaysia 60,4%, Thailand 60,96%. % dan Filipina 60,9%.

“Kalau angkanya kira-kira seperti ini, maka Insya Allah ini masih angka yang bisa diterima: sekitar 38%, 39%, 40%, ini angka yang jika dibandingkan dengan banyak negara masih relatif relatif,” ujarnya.

Suminto juga menilai rasio utang tahun depan juga realistis karena pemerintah telah menerapkan tren sebelumnya, seperti saat pandemi Covid-19 pada 2021. Ia menyebutkan, rasio utang terhadap PDB tahun 2018: 29,8%, 2019: 30,2%, 2020: 39,4%, 2021: 40,7%, 2022: 39,6%, 2023; 39,0%, dan Maret 2024: 38,8%.

Baca Juga  Ammar Zoni Jalani Sidang Perdana, Irish Bella Berhalangan Hadir

Sebagai informasi, peningkatan jumlah utang awal atau rasio utang diatur dalam rencana kerja tahun 2025. Pada tahun pertama pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, volume utang terhitung mencapai 40,14% PDB seperti yang disebutkan. dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Rencana volume utang sesuai target anggaran tahun 2025 ditetapkan sebesar 39,77%-40,14%. Angka tersebut meningkat dari perkiraan tahun 2024 sebesar 38,26% dan hampir setara dengan masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021 sebesar 40,73%.

Target utang tahun 2025 sebenarnya mengalami peningkatan dibandingkan pelaksanaan tahun 2023 yang sempat tertahan pada angka 38,98% pada GoP tahun 2025, dan akan terus berada pada angka 39,70% terhadap PDB pada tahun 2022. Pada tahun 2020, jumlahnya juga akan mencapai sekitar 39,39% dari PDB.

Dokumen RKP 2025 menyebutkan stok utang pemerintah akan tetap dijaga di bawah batas maksimal utang sebesar 60% PDB. Dalam penjelasan makalah BKF yang berjudul “Rekayasa Utang Pemerintah Indonesia”, rasio utang terhadap PDB merupakan bagian dari variabel rasio utang.

Dengan perluasan target utang, defisit APBN RKP tahun 2025 juga direncanakan meningkat menjadi 2,45-2,8% PDB, naik dari proyeksi realisasi defisit APBN tahun 2024 sebesar 2,29%. Dan jauh lebih besar dari defisit 1,66% PDB yang dicapai pada tahun 2023. Namun hal ini masih lebih baik dibandingkan defisit pandemi tahun 2020 sebesar 6,14%.

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam GoP 2025, peningkatan defisit bertujuan untuk merangsang produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kebijakan ini, upaya untuk memperluas sumber dan mendorong inovasi keuangan berfokus pada upaya menyediakan pembiayaan yang cerdas dan andal untuk mendukung kebutuhan pembangunan, baik melalui pembiayaan utang maupun non-hutang.

Baca Juga  Eric Thohir melantik mantan Komisaris Utama KSAU Garuda Indonesia (GIAA)

[Gambas:Video CNBC]

Artikel berikutnya

Alasan dolar naik ke Rp 15.800: perselisihan pemilu AS di Mahkamah Konstitusi

(tangan/pengusir hama)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *