Setahun setelah disahkannya undang-undang PPSK, OZhK kehilangan kewenangan sebagai penyidik ​​tunggal

Uncategorized188 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lagi menjadi satu-satunya penyidik ​​tindak pidana di industri jasa keuangan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (PDS) yang mengatur masalah tersebut.

Sebagai informasi, ayat (5) Pasal 49 UU P2SK menyebutkan, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik ​​OJK.

Mengutip Detik.comSabtu (23/12/2023), menurut MK, pasal yang hanya memberikan kewenangan kepada penyidik ​​OJK tersebut mengabaikan sistem peradilan pidana terpadu (sistem peradilan pidana terpadu).

“Menyatakan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan (FSDA) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai akibat hukum konstruktif kecuali dimaknai sebagai “Penyidikan Tindak Pidana di Industri Jasa Keuangan.” dapat dilakukan oleh penyidik ​​Otoritas Jasa Keuangan,” kata Ketua Hakim Suhartoyo.

Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat mengatakan, jika undang-undang memberikan kewenangan penyidikan perkara pidana kepada instansi pemerintah lain, maka tidak boleh mengabaikan sistem peradilan pidana terpadu. Dengan demikian, kewajiban menjalin koordinasi antara penyidik ​​nonpenegak hukum dan Polri tidak hilang.

Tentang peninjauan kembali Pihaknya diwakili oleh Serikat Pekerja Bank Asuransi Umum (SP NIBA), AJB Bumiputera 1912 (pemohon I), I Made Widia (pemohon II), Ida Bagus Made Sedana (pemohon III) dan Endang Sri City Kusuma Hendarivati ​​​​(pemohon IV). . Pemohon menguji Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK.

Penggugat mengaku mengalami kerugian karena tidak mampu menggugat melalui aparat kepolisian Indonesia atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, seperti penerbitan asuransi jiwa bersama Bumiputera pada tahun 1912.

Baca Juga  Eric akan memposting Dapen yang bermasalah minggu depan

Menurut Pemohon I, implikasi keberadaan ketentuan UU P2SK menimbulkan pertanyaan konstitusional terhadap keberadaan pejabat penyidik ​​OJK tertentu.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel berikutnya

Momen pelantikan Agusman dan Hasan Fauzi sebagai ketua OZhK

(mx/mx)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *