Penegakan hukum Republik Indonesia dapat diandalkan, ANTAM tidak yakin jika ada yang salah

Uncategorized173 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia PT Aneka Tambang Tbk (Antam) memenangkan gugatan pengusaha asal Surabaya, Budi Said, atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) menilai permohonan PKPU sulit karena diduga erat kaitannya dengan perkara pidana yang sedang berjalan.

Managing Partner Fernandes Partnership Fernandes Raja Saor yang juga kuasa hukum Antam mengatakan, ada dua pertimbangan menarik terkait sifat tuntutan yang diajukan Budi Said. Pertama, majelis hakim menilai keterangan Budi Said tidak bisa dibuktikan hanya karena berkaitan erat dengan perkara pidana yang sedang berjalan.

Artinya majelis hakim mempelajari dan mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti yang kami ajukan di pengadilan, ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, majelis hakim juga mengukuhkan status hukum ANTAM sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Oleh karena itu, perlu dilakukan pertimbangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 223 yang dibacakan pada ayat (5) Pasal 2 UU KPKPU.

“Pasal 5 Pasal 223 UU KPPU sendiri merupakan peraturan yang menyatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU kepada BUMN hanyalah Menteri Keuangan,” imbuhnya.

Menurutnya, keputusan ini akan menjadi preseden hukum yang baik di lingkungan hukum komersial dan korporasi BUMN.

Lebih rinci, Fernandez menyebut Budi Said mentransfer sedikitnya Rp 92 miliar ke Eksi Anggreeni. Belakangan terungkap, Eksi Angaraeni mengaku memberikan uang kepada oknum pegawai ANTAM untuk menjalankan skema diskon emas. Selain uang, Exy juga menyediakan paket umrah, mobil dan lainnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, ketika Antam kehilangan 152 kilogram emas yang menjadi inti kasus korupsi Surabaya, bukan hanya Exy dan Antam yang menjadi pelakunya. Sebab ada juga pihak yang menerima emas yang hilang tersebut.

Baca Juga  Oleh karena itu, BI mempertahankan suku bunga dasar sebesar 6%.

“Kalau Antam salah, saya sarankan Antam membayar. Karena saya yakin Antam tidak salah, maka saya yakin Mahkamah Agung akan menerapkan hikmahnya. Mahkamah Agung menilai hal tersebut tidak logis. Saya pikir hukum dapat menemukan cara untuk memperbaiki situasi. Temukan kebenarannya,” tegasnya.

Ditegaskannya, keputusan ini sekaligus menegaskan kembali bahwa Antam merupakan perusahaan dengan posisi keuangan yang sehat, terbukti dengan likuiditas dan solvabilitas ANTAM yang sangat baik. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika perusahaan seperti ANTAM diikutsertakan dalam PKPU.

Diketahui, kasus antara Budi Said dan Antam bermula sekitar April-Desember 2018. Ketika “Crazy Rich” asal Surabaya sebagai konsumen melakukan transaksi pembelian emas di butik Emas LM Surabaya dan menyatakan tidak menerima haknya berupa diskon yang ditawarkan oleh broker Antam dan individu setelah menyelesaikan transaksi ke membeli ribuan kilogram emas senilai 3,5 triliun rupiah.

Saat itu, Budi Said sempat menjalin kontak dengan Eksi Anggreeni (broker), Endang Kumoro (manajer BELM Surabaya 01 Antam), Misdianto (direktur administrasi BELM Surabaya 01 Antam), dan Ahmad Purwanto (senior general trade produksi dan pelayanan Antam). ). ) untuk menjual dan membeli emas Antam. Menurut Budi Said, dirinya mendapat tawaran dari Eksi Anggreni untuk membeli emas Antam dengan harga diskon Rp 530 juta per kilogram dan pengiriman dilakukan dalam waktu 12 hari kerja.

Namun faktanya Antam saat itu tidak memberikan potongan harga kepada konsumen karena kebijakan potongan harga yang ditetapkan Antam tentunya harus mendapat persetujuan atau penetapan dari direksi perseroan. Dengan kata lain, diskon tidak diberikan oleh tenaga penjualan, pengelola butik, atau cabang.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel selanjutnya

Usai kalah dalam gugatan 1,1 ton emas, Antam akan membayarnya

Baca Juga  NCT Rilis Poster Konser ‘NCT NATION’ Terbaru

(ra/ra)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *