OZhK menegaskan manfaat restrukturisasi pinjaman akan dibatalkan mulai 31 Maret 2023

Uncategorized116 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut kebijakan stimulus berupa restrukturisasi kredit perbankan akibat pandemi Covid-19 yang berlaku efektif 31 Maret 2024.

Pembalikan kebijakan ini seiring dengan dicabutnya status pandemi Covid-19 oleh pemerintah pada Juni 2023 dan mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang sudah pulih dari dampak pandemi, termasuk kesehatan sektor riil.

Insentif restrukturisasi kredit yang diperkenalkan sejak awal tahun 2020 merupakan bagian dari kebijakan counter-cyclical dan kebijakan penting untuk mendukung produktivitas debitur, perbankan, dan perekonomian secara keseluruhan agar dapat bertahan di masa krisis akibat pandemi.

Dalam siaran persnya, OJK meyakini kondisi perbankan Indonesia saat ini sangat tangguh terhadap dinamika perekonomian, didukung oleh tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan hal tersebut didukung oleh pemulihan ekonomi yang masih berjalan dengan inflasi yang terkendali dan investasi yang meningkat.

Sejalan dengan itu, sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 pada Juni 2023 yang menyatakan status pandemi Covid-19 di Indonesia telah berakhir, aktivitas perekonomian masyarakat terus meningkat, kata Mahendra. dalam siaran persnya, Minggu (31/3/2024).

Mahendra menegaskan, berbagai indikator pada Januari 2024 menunjukkan perbankan Indonesia dalam kondisi sehat; tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 27,54%, kondisi likuiditas yang dibuktikan dengan rasio cakupan likuiditas (LCR) sebesar 231,14% dan instrumen likuid/non-core deposit (AL/NCD) sebesar 123,42% serta tingkat profitabilitas yang memadai.

“Hal ini diharapkan dapat memberikan bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah lingkungan perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian. Sementara kualitas kredit tetap terjaga di bawah ambang batas 5% dengan tingkat NPL gross sebesar 2,35% dan NPL net sebesar 0,79%,” kata Mahendra. .

Baca Juga  Debat VP Panas: Inilah 10 Investor Besar di Balik IKN

Selama empat tahun penerapannya, insentif restrukturisasi pinjaman ini telah menyerap Rp 830,2 triliun yang telah diberikan kepada 6,68 juta debitur di tahun 2018.

Oktober 2020 yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sebanyak 75% dari total debitur penerima insentif tersebut berasal dari segmen UMKM atau 4,96 juta debitur dengan total utang Rp348,8 triliun.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, tren restrukturisasi kredit terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah utang maupun jumlah debitur. Pada Januari 2024, saldo pinjaman restrukturisasi Covid-19 turun signifikan menjadi Rp 251,2 triliun yang diberikan kepada 977 ribu debitur.

Berdasarkan asesmen dan laporan uji ketahanan perbankan menjelang berakhirnya pemberian stimulus, OJK memastikan kemampuan NPL dan ketahanan perbankan masih berada pada level yang sangat baik.

OJK mencatat, Outstanding pinjaman restrukturisasi Covid-19 perbankan terus menurun, namun Jumlah Penyisihan Penyisihan (CKPN) yang dihasilkan perbankan terus meningkat, melebihi masa sebelum pandemi. Kondisi tersebut mencerminkan kesediaan perbankan yang dinilai sudah kembali ke kondisi normal secara terkendali (soft landing) untuk mengakhiri masa stimulus.

Di sisi lain, seiring dengan meredanya pandemi dan pemerintah mencabut status pandemi, perekonomian Indonesia di hampir semua sektor juga mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 5,04% pada tahun 2023.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel selanjutnya

Memberantas perjudian online, bank memblokir lebih dari 4.000 rekening

(haa/haa)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *