OJK Cabut Izin Perbankan di Jateng, Ini Alasannya

Uncategorized48 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin operasional PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang berlokasi di Jalan A.Yani No. 62 RT 001 RW 005 Pengkol, Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024, mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

BPR Jepara Artha menjadi Bank Ekonomi Rakyat ke-12 yang bangkrut sejak awal tahun 2024.

Pencabutan izin operasional PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) merupakan bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan OJK untuk lebih mendukung dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Pada 13 Desember 2023, OJK menempatkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan perbankan dalam proses restrukturisasi, mengingat tingkat kinerja (TKS)-nya berpredikat tidak sehat.

Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2024, OJK memberikan status pengawasan kepada PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dan mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi BPR, termasuk kewenangan pemilik saham, untuk melakukan upaya restrukturisasi. , termasuk mengatasi permasalahan batas maksimal kredit, permodalan, dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Pengawasan Selanjutnya terhadap Bank Ekonomi Rakyat dan Bank Ekonomi Rakyat Syariah.

Namun Direksi dan Wali Amanat Pemilik Modal BPR tidak dapat melakukan restrukturisasi BPR.

Selanjutnya, berdasarkan salinan Keputusan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan No. 4 tanggal 13 Mei 2024 tentang setelmen bank dalam Keputusan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut. menalangi PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dan meminta OJK mencabut izin usaha BPR.

Baca Juga  Akhirnya Putuskan Menikah Dengan Ethan, Dewi Rezer: Capek LDR 6 Tahun

Atas permintaan LPS, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). Dengan pencabutan izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Lembaga Penjamin Simpanan. Sektor keuangan. .

OJK mengimbau nasabah BPR tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel berikutnya

Awal tahun 2024 ada 3 bank yang tutup. Apakah simpanan nasabah aman?

(mx/mx)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *