Indopharma (INAF) Terjebak di Pinjol, OJK Buka Suara

Uncategorized56 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah terbuka mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan PT Indofarma (Persero) Tbk. (INAF) ketahuan menggunakan pinjaman online (pinjol).

Direktur Jenderal Otoritas Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Pertukaran Karbon (PMDK) Inarno Djadjadi mengatakan OJK akan menindak jika terjadi pelanggaran aturan pasar modal.

“OJK telah menyurati PT Indofarma Tbk untuk meminta klarifikasi terkait pemberitaan media mengenai pinjaman online yaitu pinjaman, serta temuan Direksi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/6).

Sebelumnya, dalam Ikhtisar Pemeriksaan Semester II 2023 (IHPS) yang dilaporkan BPC ke DPR pada Kamis (6/6/2024), tercatat Indopharma dan anak perusahaan PT IGM melakukan berbagai aktivitas yang berindikasi penipuan atau kerugian. .

Ada sejumlah perbuatan yang menyebabkan Indopharma mengalami kerugian, antara lain melakukan transaksi penjualan fiktif, menempatkan dana titipan atas nama pribadi di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, melakukan kerjasama pembelian alat kesehatan tanpa studi kelayakan, dan pelaksanaan tanpa studi kelayakan. analisis kemampuan keuangan klien dan penerbitan pinjaman online atau dikenal dengan pinjol.

Permasalahan ini mengakibatkan kerugian yang dilaporkan sebesar Rp294,77 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp164,83 miliar yang terdiri dari piutang tak tertagih sebesar Rp122,93 miliar, persediaan yang belum terjual sebesar Rp23,64 miliar, dan beban fiktif penjualan barang konsumsi sehari-hari sebesar Rp18,26 miliar.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Direksi merekomendasikan agar direksi Indopharma melaporkan kepada pemegang saham atas pembelian dan penjualan alat kesehatan untuk teleCTG, masker, PCR, rapid test (Panbio) dan angkutan isolasi sehingga dilaporkan menimbulkan kerugian sebesar Rp 16,35. miliar dan potensi kerugian. Rp 146,57 miliar.

Baca Juga  Penjualan botol selama 110 tahun akhirnya menghasilkan Rp 11,6 triliun

Indopharm juga diminta berkoordinasi dengan pemegang saham dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan perseroan dan anak perusahaan tersebut kepada aparat penegak hukum serta berupaya memulihkan kredit macet sebesar Rp 122,93 miliar.

Indopharma tampaknya sedang mengalami masalah keuangan. Pada April tahun lalu, Indopharma bahkan sempat menunggak pembayaran gaji karyawan Maret 2024. Hal ini terjadi akibat adanya keputusan penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU).

Pihak perusahaan menyatakan, meski tidak berdampak langsung terhadap operasional perusahaan, namun tindakan perusahaan harus dikoordinasikan dengan tim pengelola yang ditunjuk pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kabar Perseroan belum membayar gaji karyawan bulan Maret 2024 benar adanya,” kata Sekretaris Perusahaan Indofarma Warjoko Sumedi, seperti dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada tanggal 20 Mei 2024, BPK RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigatif (LHP) mengenai pengelolaan keuangan perseroan, anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kepada Kejaksaan Agung RI.

“Upaya hukum yang dilakukan Perseroan sesuai dengan Pedoman LHP Direksi RI baik perdata maupun pidana, dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Iuliandriani dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (31/5). /2024).

Sebelumnya pada hari ini, hasil Ujian Negara Terpadu Semester II Tahun 2023 (IEGPS) (4/6) telah dikirimkan ke Badan Perwakilan DPR RI. IHPS II tahun 2023 juga menunjukkan bahwa hasil pemantauan pelaksanaan rekomendasi Direksi pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 78,2% sesuai dengan rekomendasi.

Melalui tindakan tersebut, BPC melakukan penyelamatan uang dan aset masyarakat dalam bentuk transfer aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 sebesar Rp136,88 triliun, kata Ketua BPC Isma Yatun. Kegiatan penerapan IHPS II tahun 2023 berlangsung pada rapat paripurna DPR di Jakarta.

Baca Juga  Asuransi Prolife Henry Surya mengumumkan likuidasi tim

IHPS II 2023 memuat ringkasan 651 temuan audit (LHP), meliputi 1 LHP keuangan, 288 LHP kinerja, dan 362 LHP tujuan khusus (DTT). IHPS ini juga memuat hasil kajian tematik terhadap dua Prioritas Nasional (NP), yaitu pembangunan daerah, dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel selanjutnya

Indopharma (INAF) tidak dapat membayar THR gaji dan riwayat keluar kerja

(mx/mx)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *