Banyak kendala, OJK mencabut izin usaha Paytren Yusuf Mansour.

Uncategorized79 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha (CIU) PT Paytren Asset Management (PAM) yang didirikan Yusuf Mansour selaku manajer investasi syariah menyusul serangkaian pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut.

OJK telah menetapkan sanksi administratif pencabutan izin usaha pada 8 Mei 2024. Audit tersebut menemukan sejumlah pelanggaran signifikan terkait berbagai aspek operasional dan kepatuhan perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa PAM tidak memiliki kantor yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki staf yang memadai untuk menjalankan fungsinya sebagai manajer investasi. Selain itu, perusahaan tidak mematuhi beberapa instruksi UAC sehingga menambah daftar panjang pelanggaran yang dilakukannya.

Selain itu, perusahaan ini juga belum memenuhi komposisi minimal direksi dan dewan komisaris yang menjadi salah satu syarat pokok dalam menjalankan usaha sebagai manajer investasi. Tidak adanya komisaris independen semakin memperburuk pelanggaran-pelanggaran ini.

PAM juga gagal memenuhi fungsi operasional yang diwajibkan manajer investasi sebagaimana disyaratkan peraturan yang berlaku.

Selain itu, PT Paytren Asset Management juga tidak memenuhi persyaratan kecukupan modal kerja bersih minimum disesuaikan (MKBD), yang merupakan indikator penting dalam menilai kondisi keuangan perusahaan dan kemampuan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Perusahaan juga gagal memenuhi kewajiban pelaporannya kepada OZhK sejak periode pelaporan Oktober 2022, yang menunjukkan kelalaian serius dalam urusan pelaporan dan transparansi.

“Sejak pencabutan izin usaha ini, PT Paytren Aset Manajemen dilarang melakukan kegiatan komersial sebagai manajer investasi dan/atau manajer investasi syariah,” kata OJK dalam keterangan resmi, Senin (13/5/2024).

Akibat pencabutan izin tersebut, maka perseroan wajib memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi, jika ada, dan juga memenuhi seluruh kewajiban kepada OJK melalui sistem informasi pendapatan OJK, jika ada.

Baca Juga  OJK memperkirakan premi Unitlink akan naik 5% pada tahun 2024

Selain itu, PT Paytren Asset Management wajib membubarkan perusahaan sekuritas tersebut paling lambat 180 hari setelah diterbitkannya surat keputusan ini. Perusahaan juga dilarang menggunakan nama dan logo perusahaan untuk tujuan atau kegiatan apapun selain kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan.

Sebelumnya Paytren dikenal masyarakat karena sering menjadi pemiliknya Yusuf Mansour. Namun pada 2022, Yusuf mengumumkan akan menjual sahamnya di PAM.

Diberitakan sebelumnya, Paytren merupakan manajer investasi dengan izin usaha No. KEP-49/D.04/2017 tanggal 24 Oktober 2017, terkait dengan penerbitan izin usaha kepada perusahaan sekuritas yang menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi syariah, perusahaan Manajemen Aset PT PayTren.

Produk yang dijual adalah reksa dana syariah. Modal dasar PAM sebesar Rp 25 miliar dan modal disetor sebesar Rp 17,653 miliar.

Sejak resmi memperoleh izin sebagai perusahaan manajemen investasi syariah, PAM merupakan manajer investasi syariah pertama di Indonesia, hal ini merupakan implementasi dari rencana OJK untuk memperluas pasar modal syariah Indonesia dengan menerbitkan POJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. dalam investasi. Pengendalian nomor 61/POJK.04/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Berdasarkan laman resmi PayTren saat itu, jajaran direksi dipimpin oleh Yusuf Mansour, Ayu Viduri sebagai direktur utama, dan Achfas Aksien sebagai direktur. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah PAM antara lain diketuai oleh Jaikh Mubarok dan anggota Agus Haryadi.

Masih belum ada informasi lebih lanjut terkait penjualan Paytren dari Yusuf Mansour ke pihak terkait.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel berikutnya

Video: Cabang Lebih Sedikit, BNI Bicara Tentang Peristiwa Terkini

(mx/mx)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *