Aturan baru OJK untuk P2P lending, berlaku efektif 1 Juli 2024.

Uncategorized282 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan baru bagi penyelenggara pinjaman online peer-to-peer (P2P).

Chief Executive Officer Pengawasan Lembaga Keuangan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) O.O.K. Agusman mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara untuk menjelaskan tata cara pengembalian dana kepada debitur atau kliennya.

Selain itu, ada juga peraturan dan etika yang terlibat dalam proses penagihan.

“Dalam melakukan penagihan, pihak penyelenggara memastikan petugas billing harus mematuhi etika penagihan,” ujarnya di Four Season Hotel Jakarta, seperti dikutip Rabu (21/2/2024).

Selain itu, penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

Terbaru, OJK memutuskan penyelenggara P2P lending wajib melaporkan data transaksi pembiayaan dan laporan keuangan kepada SEOJK NO.1/SEOJK.06/2024. Aturan ini berlaku mulai 1 Juli 2024.

Nantinya, jenis pelaporan yang termasuk dalam pelaporan SEOJK LPBBTI antara lain laporan data transaksi keuangan, laporan berkala (laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan) dan laporan kontinjensi. Untuk bentuk dan struktur data transaksi pendanaan, paling sedikit memuat informasi pengguna, informasi transaksi pendanaan, dan informasi kualitas pendanaan.

Penyedia Pinjaman wajib melaporkan data transaksi pembiayaan secara benar dan lengkap kepada Pusat Data Fintech Lending OJK dengan mengintegrasikan sistem elektronik penyelenggara dengan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil).

Namun dalam hal Pusdafil mengalami gangguan teknis atau force majeure, OJK akan memberitahukan batas waktu penyampaian rincian transaksi pembiayaan kepada penyelenggara melalui surat dan/atau pengumuman melalui Pusdafil.

Format dan struktur laporan bulanan Pinjol meliputi laporan posisi keuangan, laba/rugi, perubahan ekuitas, arus kas, inklusi, kualitas pendanaan yang beredar, dan laporan aktivitas. Laporan keuangan tahunan terdiri dari laporan posisi keuangan, laba/rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Baca Juga  Pendapatan XL Axiata (EXCL) naik 10% menjadi Rp 23,87 ribu di kuartal ketiga

Namun, bentuk dan struktur laporan kejadian setidaknya harus memuat uraian singkat tentang kejadian tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh penyelenggara untuk menghilangkannya, dan rencana tindakan untuk perbaikan di masa depan.

Peraturan SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Sebelumnya, OZhK mengatur tingkat bunga pinjaman online. Hal ini tertuang dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pembiayaan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan Surat Edaran (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023.

Dalam SE OJK, suku bunga peer-to-peer (P2P) lending kini diatur oleh OJK. Pihak berwenang membatasi tingkat bunga pinjaman dari 0,1% menjadi 0,3% per hari. Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pembiayaan Kolaboratif Indonesia (AFPI) menetapkan bunga pinjaman harian maksimal 0,4% per hari.

Dalam SE OJK 19/SEOJK.06/2023, manfaat ekonomi yang dibebankan penyelenggara adalah tingkat pengembalian, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/komisi/biaya platform/ujra yang setara dengan biaya yang bersangkutan, dan lain-lain. biaya tambahan selain denda keterlambatan pembayaran, bea materai dan pajak.

Batasan suku bunga pinjaman konsumen jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun yaitu 0,3% per hari kalender dari jumlah pembiayaan yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan, berlaku selama satu tahun terhitung sejak 1 Januari 2024.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel selanjutnya

OJK Batasi Pinjam Meminjam Maksimal Tiga Pengajuan, Ini Alasannya

(mx/mx)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *