4 menteri memberikan kesaksian pada sidang perselisihan pemilihan presiden Knesset, IHSG Reslide

Uncategorized77 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan sesi I Jumat (4 Mei 2024) seiring berlanjutnya perkara Perselisihan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi).

Pada pembukaan sesi I perdagangan hari ini, IHSG dibuka melemah 0,16% ke 7.242,58. Namun tujuh menit setelah pembukaan, IHSG langsung berbalik arah, menguat 0,15% ke 7.265,08.

Biaya transaksi Indeks mencapai sekitar Rp 4,3 triliun pada awal sesi hari ini, dengan 6 miliar saham berpartisipasi dan berpindah tangan sebanyak 58.358 kali.

IHSG menguat di tengah berlanjutnya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Namun yang unik, agenda rapat hari ini memuat pernyataan empat menteri.

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi, Menteri Keuangan (Menko) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos). Tiga Rismaharini.

“Sebagaimana telah disepakati dan disampaikan pada sidang sebelumnya, besok ada agenda sidang, yaitu mendengarkan keterangan menteri yang sudah kami jadwalkan,” tegas Ketua MK Suhartoyo dalam sidang Kamis.

Selain empat menteri tersebut, anggota Knesset juga akan menyelenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (HEC). Semuanya dihadirkan di persidangan untuk mendengarkan bukti-buktinya.

Sidang TC hari ini akan sangat panas karena kedatangan saksi menteri. Untuk pertama kalinya, seorang menteri hadir dalam persidangan yang akan menjadi saksi dan akan dimintai keterangan.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan akan memberikan informasi mengenai pengelolaan anggaran pemerintah. Sementara Risma angkat bicara soal bantuan sosial.

Ini bukan kali pertama PGPU diadili di Mahkamah Konstitusi. Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Hasil pemilu presiden selalu diperebutkan di Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga  OJK Cabut Izin Perbankan di Jateng, Ini Alasannya

Hingga tahun 2024, Mahkamah Konstitusi biasanya menghadirkan saksi dari kubu lawan bahkan tidak memanggil menteri.

Pengaduan terhadap PHPU pada tahun-tahun sebelumnya lebih banyak berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu atau teknis pemilu. Sebaliknya, tahun ini lebih fokus pada proses pemilu, mulai dari bansos yang dinilai menguntungkan pasangan tertentu hingga usia Gibran Rakabuming Rak sebagai calon presiden.

RISET CNBC INDONESIA

[Gambas:Video CNBC]

Artikel berikutnya

Terus Naik, Bisakah IHSG Tutup 2023 di 7.300?

(bhd/bhd)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *